Jakarta, RakyatSumba.ID – Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH, melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, pada Rabu (22/4/2026) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, drg. Bonar Bernardus Sinaga, M.Kes, serta Direktur RSUD Waikabubak, dr. Hendrawati E.R.B. Mahemba, Sp.PK.
Dalam forum tersebut, Kabupaten Sumba Barat menjadi daerah keempat yang memaparkan kondisi sektor kesehatannya, setelah Kabupaten Maluku Tengah, Tabanan, dan Gorontalo.
Dalam pemaparannya, Bupati Yohanis Dade menyoroti sejumlah tantangan dalam pelayanan kesehatan di daerahnya. Ia menyebut implementasi program Kartu Jaminan Kesehatan Sumba Utara (KJSU) dan Integrasi Layanan Primer (ILP) belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.
Selain itu, RSUD Hobakalla hingga kini belum terakreditasi karena kekurangan tenaga medis dan fasilitas pendukung. Sementara Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Sumba Barat juga belum memenuhi standar Biosafety Level 2 (BSL-2) akibat keterbatasan fasilitas dan SDM.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp378.472.567.717. Anggaran tersebut direncanakan untuk peningkatan fasilitas RSUD Waikabubak, RS Hobakalla, Puskesmas, serta Labkesmas Tingkat 2.
Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Ia menegaskan bahwa fokus pelayanan kesehatan tidak hanya pada pengobatan, tetapi juga pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat.
“Penguatan layanan kesehatan harus dimulai dari Puskesmas melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujar Menkes.
Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2027, pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan sekitar 10.000 Puskesmas di seluruh Indonesia. Sementara untuk rumah sakit, pemerintah pusat akan mendukung pengadaan alat kesehatan secara bertahap, sedangkan pemerintah daerah diminta menyiapkan infrastruktur gedung.
Menkes juga meminta pemerintah daerah segera melengkapi data dukungan pasca-audiensi. Koordinasi terkait Puskesmas diarahkan ke Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, sedangkan untuk rumah sakit ke Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan.
Selain itu, Menkes menekankan bahwa keberhasilan layanan kesehatan diukur dari capaian promotif dan preventif, bukan semata kuratif dan rehabilitatif.
Pemerintah daerah juga didorong menyiapkan putra daerah untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit guna mengatasi kekurangan tenaga medis. Di sisi lain, penguatan pendidikan D3 Perawat Gigi diharapkan mampu meningkatkan layanan kesehatan gigi di Puskesmas.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Sumba Barat untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan bagi masyarakat. (rnc/rs1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSumba.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
