Waikabubak, RakyatSUMBA.ID – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat perhatian serius dari keluarga dan tim kuasa hukum.
Anak yang identitasnya disamarkan dengan nama Bunga (15) tersebut diketahui merupakan siswi salah satu SMP Negeri di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah. Saat dugaan peristiwa kekerasan seksual itu terjadi pada April hingga Desember 2025, korban masih berusia 14 tahun.
Kini, korban telah melahirkan. Keluarga pun berharap mendapatkan perlindungan dan pendampingan khusus selama proses hukum berlangsung.
Melalui tim kuasa hukum, keluarga korban secara resmi mengajukan permohonan pendampingan lanjutan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 9028/KH/PH/PLD tertanggal 13 November 2026.
Tim kuasa hukum terdiri dari Keba Pala Ndima, SH, S.Pd., M.Pd., MH, Yohanis Tamo Ama, SH, Soleman Ullu Male, SH, dan Andreas Bulu, SH.
Dalam surat tersebut, pihak yang dilaporkan disebut berinisial AKW. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, AKW disebut merupakan seorang sarjana.
Berdasarkan isi surat permohonan, dugaan kekerasan seksual terhadap Bunga disebut berlangsung berulang kali sejak April hingga Desember 2025.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Desa Weluk Praimeng, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah.
Kuasa hukum menjelaskan, berdasarkan keterangan anak korban, dugaan peristiwa tersebut terjadi ketika korban berada di rumah bersama pihak yang dilaporkan.
Keluarga disebut baru mengetahui persoalan tersebut setelah menerima informasi dari wali kelas korban dan tenaga medis desa pada 23 Februari 2026 mengenai hasil pemeriksaan kehamilan yang dinyatakan positif.
Setelah memperoleh informasi tersebut, orang tua korban kemudian meminta penjelasan kepada pihak terkait.
Dalam surat permohonan itu disebutkan bahwa Bunga memberikan keterangan mengenai dugaan kekerasan seksual yang dialaminya.
Orang tua korban selanjutnya melaporkan perkara tersebut ke Polres Sumba Barat pada 26 Februari 2026.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/36/II/2026/SPKT/POLRES SUMBA BARAT/POLDA NTT.
Kuasa hukum keluarga korban, Keba Pala Ndima, mengatakan permohonan kepada LPSK diajukan karena korban masih berusia anak dan membutuhkan perlindungan khusus.
Pihak keluarga juga mengkhawatirkan dampak psikologis serta kemungkinan adanya ancaman selama proses hukum berlangsung.
“Kami berharap LPSK segera menindaklanjuti permohonan ini dan memberikan perlindungan serta pendampingan kepada anak korban. Korban masih di bawah umur dan membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi perlindungan hukum maupun pemulihan psikologis. Kami ingin memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya hingga memperoleh kepastian hukum,” demikian kata Keba Pala Ndima selaku kuasa hukum keluarga korban di Waikabubak, Jumat (13/11/2026).
Dalam surat permohonan kepada LPSK, tim kuasa hukum juga menyoroti hasil tes DNA yang menurut mereka tidak autentik atau tidak identik.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pendampingan serta langkah hukum lanjutan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap perkara yang sedang ditangani.
Kuasa hukum juga menyampaikan bahwa anak korban tetap pada keterangan semula terkait dugaan peristiwa yang dialaminya.
Atas dasar itu, mereka meminta agar korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.
Selain persoalan hukum, kondisi geografis juga menjadi kendala bagi keluarga korban.
Dalam surat permohonan dijelaskan bahwa jarak tempat tinggal orang tua korban menuju Polres Sumba Barat diperkirakan sekitar 80 kilometer.
Sementara jarak menuju Kejaksaan Negeri Waikabubak sekitar 82 kilometer dan Pengadilan Negeri Waikabubak sekitar 80 kilometer.
Dengan kondisi tersebut, keluarga melalui kuasa hukumnya meminta LPSK memberikan sejumlah bentuk perlindungan dan pendampingan.
Di antaranya pendampingan ketika korban memberikan keterangan dalam pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pendampingan selama persidangan, bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta perlindungan fisik apabila diperlukan.
Melalui permohonan tersebut, tim kuasa hukum berharap LPSK segera memberikan perhatian terhadap kondisi korban dan menindaklanjuti permohonan perlindungan sesuai kewenangannya.
Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai perkara tersebut masih berdasarkan surat permohonan dari tim kuasa hukum. Tanggapan resmi kepolisian, pihak terlapor, maupun LPSK masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta perlindungan identitas anak. (rs1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSumba.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


