WALHI NTT Kritik Polres Sumba Timur, Kasus Tambang Emas Ilegal Dinilai Mandek

Kupang, RakyatSumba.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) melontarkan kritik terhadap Kepolisian Resor (Polres) Sumba Timur terkait penanganan kasus tambang emas ilegal di wilayah penyangga Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti.

WALHI menilai proses hukum kasus tersebut tidak berjalan transparan dan terkesan mandek, meskipun sebelumnya aparat kepolisian telah mengamankan sejumlah pelaku di lokasi tambang ilegal.

Hingga saat ini, publik disebut belum memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan kasus, termasuk status hukum para pelaku, tahapan penyidikan, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih besar.

“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa penanganan kasus tambang emas ilegal ini berjalan tidak transparan dan cenderung mandek. Publik berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan,” ujar perwakilan WALHI NTT, Yulianto Behar Nggali Mara, Minggu (19/4/2026).

Menurut WALHI, kondisi ini mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Mereka juga mempertanyakan apakah aparat telah menetapkan tersangka serta mengusut aktor intelektual maupun pemodal di balik praktik tambang ilegal tersebut.

WALHI menegaskan bahwa aktivitas tambang emas ilegal di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat.

Selain berpotensi merusak ekosistem, aktivitas tersebut juga dinilai mengancam ketersediaan air bersih, melemahkan ketahanan pangan, serta membahayakan keselamatan warga di wilayah Sumba Timur.

Lambannya penanganan kasus, lanjut WALHI, berisiko menimbulkan dampak lanjutan seperti peluang bagi pelaku untuk kembali beroperasi, melemahkan efek jera, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Jika aparat tidak serius menuntaskan kasus ini secara terbuka, maka wajar publik mempertanyakan integritas penegakan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul terhadap pelaku bermodal besar,” tegasnya.

Sebagai bentuk desakan, WALHI NTT meminta Polres Sumba Timur segera membuka informasi perkembangan kasus kepada publik, termasuk jumlah tersangka, pasal yang dikenakan, serta progres penyidikan.

Mereka juga mendesak agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh hingga menyasar aktor intelektual dan pemodal di balik tambang ilegal, serta memastikan tidak ada praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.

WALHI menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada kejelasan dari aparat di daerah.

Menurut WALHI, penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan menjadi kunci utama untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang semakin meluas di Sumba Timur. (rnc/rs1)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.