Selain berpotensi merusak ekosistem, aktivitas tersebut juga dinilai mengancam ketersediaan air bersih, melemahkan ketahanan pangan, serta membahayakan keselamatan warga di wilayah Sumba Timur.
Lambannya penanganan kasus, lanjut WALHI, berisiko menimbulkan dampak lanjutan seperti peluang bagi pelaku untuk kembali beroperasi, melemahkan efek jera, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Jika aparat tidak serius menuntaskan kasus ini secara terbuka, maka wajar publik mempertanyakan integritas penegakan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul terhadap pelaku bermodal besar,” tegasnya.
Sebagai bentuk desakan, WALHI NTT meminta Polres Sumba Timur segera membuka informasi perkembangan kasus kepada publik, termasuk jumlah tersangka, pasal yang dikenakan, serta progres penyidikan.
Mereka juga mendesak agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh hingga menyasar aktor intelektual dan pemodal di balik tambang ilegal, serta memastikan tidak ada praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
WALHI menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada kejelasan dari aparat di daerah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSumba.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.