Tambolaka, RakyatSumba.ID – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mulai memperkuat langkah strategis dalam pelaksanaan reforma agraria.
Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat kabupaten Tahun Anggaran 2026, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) SBD, Etmundus N. Nau.
Rakor ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di daerah tersebut.
Dalam sambutan Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program pertanahan semata.
Namun lebih dari itu, reforma agraria merupakan strategi pemerintah dalam menghadirkan keadilan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat.
“Melalui penataan kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang tertib, pemerintah ingin memastikan tanah menjadi sumber kehidupan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Sekda saat membacakan sambutan.
Ia menjelaskan, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi lahan yang cukup besar, termasuk di kawasan transmigrasi.
Potensi tersebut dinilai perlu dikelola secara optimal melalui penataan aset dan penataan akses.
Tujuannya agar tanah yang dimiliki masyarakat tidak hanya memiliki legalitas, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan pentingnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai wadah koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari proses pendataan hingga pemberdayaan masyarakat.
“Seluruh pihak harus membangun sinergi, mulai dari pendataan, legalisasi aset, dukungan permodalan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, hingga pembukaan akses pasar,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria di SBD.
Di antaranya adalah sinkronisasi data antarinstansi, keterbatasan anggaran, persoalan tata ruang, hingga dinamika sosial dan adat di tengah masyarakat.
Karena itu, Rakor GTRA ini diharapkan mampu menjadi ruang koordinasi sekaligus solusi dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menargetkan reforma agraria dapat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah.
Terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (rs1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSumba.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
