Waikabubak, RakyatSUMBA.ID – Orang tua korban dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mempertanyakan kepastian hukum atas laporan yang telah berjalan selama lima bulan.
Orang tua korban berinisial RDU (41) mengaku kecewa karena hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya ke Kepolisian Resor (Polres) Sumba Barat.
Korban merupakan anak berusia 10 tahun yang masih duduk di bangku kelas V sekolah dasar. Untuk melindungi privasi dan keselamatan anak, identitas korban tidak diungkapkan.
“Sampai saat ini sudah masuk bulan kelima, tetapi kasus ini belum ada kepastian hukumnya,” ujar RDU, Senin (16/11/2026).
RDU mengatakan, dirinya telah beberapa kali mendatangi Polres Sumba Barat untuk menanyakan perkembangan laporan tersebut.
Namun, menurut dia, belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaan gelar perkara sebagaimana yang telah disampaikan penyidik.
“Saya sudah ke Polres mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus ini. Memang disampaikan akan dilakukan gelar perkara, tetapi belum ada kepastian waktunya,” katanya.
Ia berharap kepolisian dapat memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut dan menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada keluarga korban.
RDU juga berharap proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga korban dan keluarganya mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum.
Menanggapi keluhan keluarga korban, Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanis Nisa Pewali sebagaimana dilansir dari Galeri Sumba, menegaskan bahwa pihaknya menangani perkara tersebut secara serius dan profesional.
Berdasarkan data kepolisian, laporan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/99/VI/2026/SPKT/POLRES SUMBA BARAT/POLDA NTT, tertanggal 5 Juni 2026.
Dalam laporan tersebut, seseorang berinisial DLM tercatat sebagai terlapor.
Kapolres menjelaskan, penanganan perkara saat ini telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumba Barat juga telah melakukan sejumlah langkah untuk melengkapi alat bukti.
Salah satunya melalui pemeriksaan psikologis terhadap korban serta permintaan keterangan dari ahli psikologi klinis.
Pemeriksaan psikologi klinis terhadap korban telah dilakukan oleh psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Kupang.
Berdasarkan hasil asesmen tersebut, korban disimpulkan mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya.
Selain itu, penyidik telah meminta keterangan ahli psikologi klinis untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan.
Sebagai tahapan berikutnya, penyidik dijadwalkan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum melaksanakan gelar perkara.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari proses penanganan perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.
Termasuk di dalamnya menentukan kemungkinan penetapan tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Polres Sumba Barat menegaskan komitmennya untuk menangani setiap perkara yang melibatkan anak secara profesional, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepolisian juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi perhatian utama selama proses hukum berlangsung.
Hal itu termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban serta memperhatikan kondisi psikologis anak agar proses penanganan perkara tidak menambah beban bagi korban.
Dengan telah masuknya perkara ke tahap penyidikan, keluarga korban kini berharap proses hukum segera memperoleh kejelasan dan berjalan hingga tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. (rs1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSumba.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
