Dalam surat permohonan kepada LPSK, tim kuasa hukum juga menyoroti hasil tes DNA yang menurut mereka tidak autentik atau tidak identik.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pendampingan serta langkah hukum lanjutan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap perkara yang sedang ditangani.
Kuasa hukum juga menyampaikan bahwa anak korban tetap pada keterangan semula terkait dugaan peristiwa yang dialaminya.
Atas dasar itu, mereka meminta agar korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.
Selain persoalan hukum, kondisi geografis juga menjadi kendala bagi keluarga korban.
Dalam surat permohonan dijelaskan bahwa jarak tempat tinggal orang tua korban menuju Polres Sumba Barat diperkirakan sekitar 80 kilometer.
Sementara jarak menuju Kejaksaan Negeri Waikabubak sekitar 82 kilometer dan Pengadilan Negeri Waikabubak sekitar 80 kilometer.
Dengan kondisi tersebut, keluarga melalui kuasa hukumnya meminta LPSK memberikan sejumlah bentuk perlindungan dan pendampingan.
Di antaranya pendampingan ketika korban memberikan keterangan dalam pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pendampingan selama persidangan, bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta perlindungan fisik apabila diperlukan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSumba.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
