1.554 Guru PPPK Paruh Waktu di SBD Terima SK saat Hardiknas 2026, Bupati Tekankan Disiplin

upacara hardiknas SBD
Upacara Hardiknas yang berlangsung Sabtu (2/5/2026), di Kantor Bupati Sumba Barat Daya. (Foto: Dok. Kominfo SBD)
  • Bagikan

Tambolaka, RakyatSumba.ID – Kebahagiaan akhirnya dirasakan ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Setelah menanti selama dua bulan, sebanyak 1.554 guru resmi menerima Surat Keputusan (SK) yang telah lama dinantikan.

Baca Juga:
Jalan Rusak Roko Raka SBD Ditambal Siswa dan Polisi, Aksi Spontan di Hari Buruh

Penyerahan SK tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Sabtu (2/5/2026), di Kantor Bupati Sumba Barat Daya.

Momen ini menjadi semakin bermakna karena menjadi simbol kepastian status bagi para tenaga pendidik di daerah tersebut.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, secara langsung menyerahkan SK secara simbolis kepada perwakilan guru.

Kegiatan ini turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah SBD Etmundus N. Nau, jajaran pimpinan perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala sekolah, pengawas, serta para guru.

Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wulla menyampaikan apresiasi atas kesabaran dan dedikasi para guru yang tetap menjalankan tugas di tengah ketidakpastian status selama dua bulan terakhir.

Ia menilai komitmen para guru menjadi bukti nyata semangat dalam memajukan pendidikan di Sumba Barat Daya.

“Guru harus menjadi teladan. Karena itu, saya minta agar disiplin terus dijaga dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berencana menerapkan sistem absensi berbasis fingerprint di seluruh sekolah.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan tenaga pendidik sekaligus kualitas layanan pendidikan.

“Kita akan menerapkan fingerprint di sekolah-sekolah. Tantangan ke depan tidak ringan, terutama menghadapi bonus demografi tahun 2045. Kita harus menyiapkan generasi yang berkualitas sejak sekarang,” ujarnya.

Penyerahan SK ini menjadi titik awal baru bagi para guru PPPK paruh waktu untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya, seiring upaya mencetak generasi unggul di masa depan. (rs1)

Baca Juga:
Bupati SBD Dorong Pemuda jadi Agen Perubahan, GEMPAR Dinilai Kunci Kemajuan Daerah

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSumba.ID

+ Gabung

  • Bagikan
Exit mobile version